uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian. Undang-undang Noor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok m Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan UU No. id. UU No. UU. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974,. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut : 1. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berlakunya UU ASN. Kamu juga bisa sepuasnya Download Aplikasi Android, Download Games Android, dan Download Apk Mod lainnya. Menurut Undang-Undang RI No. TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. dari dirubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Forgot password?. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Prinsip Otonomi. tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja memungkinkan hal dimaksud diatur oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai kewenangannya, sehingga lebih mudah menyelesaikan persoalan kekosongan hukum ketenagakerjaan yang timbul. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN . 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri Hukum kepegawaian Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Politeknik Negeri Jember Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau c. c. Istilah Kepegawaian; Kumpulan Peraturan; Grafik Rekap Pegawai; Grafik Prosentase Pegawai; Grafik Jumlah Berdasar Tingkat Pendidikan; AGENDA KEGIATAN. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU 22/2003), dan (vii) UU No. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang. UU No. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Diubah dengan : UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material. H. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. tentang Perubahan Atas UU No. UU No. 18 tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian digantikan oleh UU No. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material. MATERI POKOK PERATURAN. Berikut ini beberapa poin. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Mencabut : UU No. 40. Pihak yang. 8 Tahun 1974 Pasal 28 Kode Etik Pegawai Negeri adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. 15 tahun 1992, PP No. 8 Tahun 1974 Ttg Pokok-Pokok Kepegawaian; UU no. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Analis Kepegawaian • Arsiparis • Dokter • Widyaiswara • dsb Versi UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari : a. Mata Kuliah: Hukum Kepegawaian LEVEL KOMPETENSI III PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI,. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian . UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. U. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian terdapat ketentuan mengenai defenisi pegawai negeri, pejabat yang berwenang, jabatan negeri, atasan yang berwenang, pejabat yang berwajib. II: PASAL DEMI PASAL : Pasal I : Pasal 1 : Cukup jelas : Pasal 2. 15 tahun 1993 , PP No. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. PERATURANPEDIA. 18, LN. Prof. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; Dengan persetujuan. Upload. 8/1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang. Undang-undang No. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern. UU NO 43 TH 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaga Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun1999 ( Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3890 ) ; 2. UU RI No. 43 tahun 1999 tentang perubahan uu no. negara yng dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai hubungan dinas publik. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser. KMA No. Umum. Undang. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS; PP No. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dicabut dengan : UU No. 1 Juni 2014 DPR dan DPRD (selanjutnya disebut UU 4/1999), (vi) UU No. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabaan dan pangkat tertentu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja pangkat daerah, selain jabatan structural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas,. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Undang-Undang No. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. UU No. Manajemen Administrasi Kepegawaian | Pokok Pokok Kepegawaian 7 2. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 dengan menetapkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut: 1. djvu). Tentang. Dasar hukum: 1. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan d. Undang-Undang No. UU nomor 43 tahun 1999 jo UU nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu Pasal 1, Nomor 9: Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut : Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. 43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan. NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. pdf. Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada. UU No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. HUKUM KEPEGAWAIAN Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 29 UU No. Index Hal . 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian; 7. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor. PP No. dalam UU No. Salah satu klausal baru yang ada dalam UU tersebut adalah adanya amanat untuk membuat komisi kepegawaian Negara (KKN). Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian . 8 of 1974 on the Fundamentals of Civil Service is not in accordanceNOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL Menimbang Mengingat. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian. 1. Undang Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebelum dan Setelah Disahkannya UU No. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Dicabut Oleh : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mencabut : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang. Pihak yang. UU No. Diubah dengan : UU No. kepegawaian, dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. 43 tahun 1999 ttg pokok-pokok kepegawaian; UU No. Perubahan- perubahan tersebut terjadi pada pasal- pasal berikut. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian, terdapat peraturan menyangkut kepegawaian yang dibuat dalam bentuk undang-undang, yakni Undang. Perubahan Atas Undang-Undang No. UU ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri Hukum kepegawaian Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Kelas: A. Undang-Undang omorr 8NTahun 1974 tent ang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan: Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah. 8, LN. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianSEAFDEC. Undang-undang No. 131); c. andi mappajaji. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut : 1. UU No. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 263 Tahun 1961. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) menyebutkan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang di- Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". Pasal 35 ayat (2) UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: “Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negara terdiri atas PNS, TNI, POLRI, dan Pegawai Negeri lainnya. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 1999/ No. 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan : “Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataua. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. Usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan,. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenis Pegawai Negeri diubah menjadi anggota TNI dan anggota Kepolisian saja. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Diubah dengan : UU No. SISTEM KEPEGAWAIAN MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1974 Pada tanggal 10 Oktober 1974 DPR-RI telah mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1974 dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. B. Perbandingan UU No 8 Tahun 1974 dengan UU No 43 Tahun. Masalah Sengketa Kepegawaian diatur dalam : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dan berkesinambungan materiil dan spirituil, diperlukan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi ‘’Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar –besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri yang bertujuan untuk. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pen. Sehingga, status UU Nomor 8 Tahun 1974 mencabut UU Nomor 21 Tahun 1952, UU Nomor 28 Tahun 1957, UU Nomor 17 Tahun 1961, dan UU Nomor 18 Tahun 1961. Setidaknya ada 4 kata kunci yang.